Tentukan masa depan anak sejak dini? Bagaimana caranya? Siapa yang tidak menginginkan memiliki anak atau keturunan yang memiliki banyak bakat atau potensi unggul. Ternyata untuk memiliki anak yang cerdas, maka sang ibu cukup hanya dengan tekun memberi ASI eksklusif kepada sang anak. Nutrisi terbaik yang diperoleh sang bayi saat masa pertumbuhannya sangat mengambil andil besar dalam penentuan masa depannya kelak. Anak yang sejak dini memiliki perkembangan otak yang baik dan tubuh yang sehat pastinya lebih berkualitas jika dibandingkan dengan anak yang kurang sehat dan sangat lama kemampuan merespon sesuatunya. Anak yang aktif dapat dimiliki dengan kemampuan otak yang baik. Keaktifan anak justru menghantarkannya pada gerbang pengetahuan yang lebih luas lagi. Dan di sinilah ASI eksklusif memainkan perannya.

Mangrove Action Project (MAP) Indonesia dalam memperingati hari Mangrove sedunia pada tanggal 26 Juli lalu melaksanakan beberapa kegiatan. Salah satunya yakni penaburan ribuan benih mangrove di pulau Tanakeke, kabupaten Takalar.

Mangrove Food Web Sumber : shorecrest.org

Makassar - Sebagai wujud partisipasi dalam memperingatii hari Mangrove internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juli, perdana Mangrove Action Project (MAP) Indonesia menyelenggarakan acara sosialisasi di Anjungan Pantai Losari, Makassar. 

“Hari ini kami memperingati hari Mangrove internasional yang diperingati secara bersamaan di seluruh dunia. Di sini belum pernah ada yang merayakannya. Kami sebagai lembaga yang fokus di lingkungan, khususnya mangrove, mencoba menggunakan momen ini sebagai ajang publikasi ke masyarakat luas,” ujar Project Director MAP Indonesia, Ratnawati Fadillah saat ditemui di Anjungan Pantai losari.

Project Director MAP Indonesia, Ratnawati Fadillah Bersama Tim

Lanjutnya lagi, “Hal yang paling urgen sebenarnya adalah penyadaran lingkungan kepada masyarakat karena mangrove sangat penting peranannya bagi lingkungan terutama untuk wilayah pesisir.” 

Acara yang berlangsung sejak petang ini turut merangkul berbagai pihak, seperti lembaga sosial  masyarakat, media, dan para mahasiswa fakultas Kehutanan, Perikanan Kelautan, dan Biologi Universitas Hasanuddin, juga dari Universitas Muhammadiyah dan Universitas Negri Makassar.   

“Kegiatan ini juga mengundang anak-anak yang kesehariannya berada di sekitar Anjungan dan kami juga secara khusus mengajak anak-anak SD Ongkoa kabupaten Takalar untuk turut serta memeriahkan acara ini dengan mementaskan akasi treatikal tentang kondisi mangrove di desa mereka,” tambah Ratnawati.

Suasana Kegiatan di Anjungan Pantai Losari

Sosialisasi dengan tema “Save Our Mangrove” ini berupaya untuk mengajak segala pihak, baik masyarakat maupun pemerintah untuk peka terhadap isu mangrove, sehingga upaya pemeliharaan mangrove dapat berlangsung dengan baik, bukan dengan terus dilakukannya penanaman mangrove. Namun, pada akhirnya hanya sekitar 10% saja yang berhasil.

Ratnawati menjelaskan, “Acara ini dimulai dengan pendeskripsian kondisi lingkungan sekitar saat ini, lalu dilanjutkan dengan kampanye poster yang berisi 15 fakta tentang kondisi riil Indonesia dan Sulawesi Selatan meliputi pengelolaan mangrove, kondisi tambak, dan bagaimana pihak pemerintah tidak konsen dengan isu mangrove.”

Diakhir wawancara, Ratnawati juga menyampaikan kegiatan lain yang dilaksanakan MAP Indonesia yang dilaksanakan tepat di hari Mangrove internasional itu.

“Tidak hanya di Anjungan Pantai Losari, MAP juga melakukan penaburan benih mangrove di pulau Tanakeke kabupaten Takalar,” tandasnya.



*Gambar merupakan koleksi pribadi
Tulisan ini juga dimuat pada readersblog.mongabay.co.id

Suasana Workshop

Bertempat di hotel Al-Badar, Makassar, Kinerja USAID bekerja sama dengan JURnal Celebes melaksanakan workshop “Implementasi Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Berbagi Pengalaman antar PPID” pada tanggal 3-4 Juli 2013.

Koordinator Program OMP Media, Kinerja USAID di Sulsel dan juga Direktur JURnaL Celebes, Mustam Arif menyatakan, ”Workshop PPID dilaksanakan sebagai upaya penguatan PPID serta forum tukar pengalaman antara lima PPID di lima kabupaten atau kota masing-masing; Makassar, Bulukumba, Barru, Luwu, dan Luwu Utara dalam pembentukan dan pengembangan PPID.”

“Pengembangan PPID di lima daerah ini merupakan dampingan JURnaL Celebes sebagai Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) Media Program Kinerja USAID di Sulawesi Selatan,” tambah Mustam.

Sesuai konsep yang ditawarkan, workshop ini dapat menjadi ajang share pengalaman dan wahana pengetahuan berkaitan dengan keterbukaan informasi yang langsung disampaikan oleh narasumber dari Komisi Informasi Publik (KIP) Sulsel yakni Ketua KIP Sulsel, Aswar Hasan, dan Komisioner KIP Sulsel, Mattewakan Monga.

Peserta Workshop Berfoto bersama Mustam Arief dan Wahyu Chandra

Mustam menuturkan, “Konsep awal dari workshop ini untuk menjadi ajang tukar pengalaman dalam pembentukan PPID, bagaimana proses di masing-masing PPID, apa kendala, apa solusi, serta pembelajaran-pembelajaran yang akhirnya bisa direplikasi di masing-masing PPID, mekanisme pelayanan informasi publik, dan rata-rata belum disahkan.”

Diutarakan Mustam lebih lanjut tentang kendala yang ditemui dalam pembentukan PPID, “Kendala yang cukup dirasakan adalah kurang seriusnya pemerintah daerah memebentuk PPID. Hal ini karena UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, tidak teguas diikuti dengan regulasi teknis yang tegas mengatur sanksi dalam implementasi, sehingga pihak pemerintah daerah kemudian merasa tidak terlalu penting membentuk PPID.”

Kendala lain yang ditemukan di kabupaten masing-masing, yakni belum mendapat dukungan sepenuhnya dari pihak pemerintah masing-masing, terutama pada wilayah pembiayaan PPID, asumsi tentang keberadaan PPID hanya sebatas tugas tambahan ataupun mutasi jabatan.

Salah Satu Peserta Workshop Menerima Sertifikat dari Mustam Arief

“Kendala lain adalah pemerintah daerah belum sepenuhnya mengakomodasi pembiayaan PPID ke dalam APBD. Selain itu, pemerintah daerah masih menganggap PPID hanya sebagai tugas tambahan. Kendala lain dalam proses pembentukan dan pendampingan PPID adalah mutasi pejabat yang tidak mempertimbangkan pejabat tertentu yang sudah punya kapasitas mulai memadai untuk membangun PPID. Namun dipindahkan ke bagian lain, sehingga proses harus dimulai lagi dengan pejabat baru yang baru mulai belajar PPID.”

Mustam mengakhiri sesi wawanacara dengan menyatakan, “Meski demikian, harapan OMP Media, hingga akhir tahun ini, lima PPID di lima daerah ini sudah bisa melaksanakan praktik pelayanan informasi sesuai SOP.”


Tulisan ini juga dimuat pada Kompasiana.com


*Semua gambar yang disertakan merupakan koleksi pribadi penulis

Para Narasumber Talkshow Yang Dipandu Rezki Mulyadi Sumber : Oxfam Sulsel

Maros - Pertemukan program pemerintah dan aspirasi masyarakat pesisir, Oxfam melaksanakan talkshow tentang “Penyusunan Renstra Pesisir Partisipatif”  di warung kopi Bagas, jalan Jenderal Sudirman, kabupaten Maros. Sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini, agar melibatkan masyarakat dalam setiap program-program pemerintah, talkshow ini dihadiri oleh berbagai kalangan, pihak pemerintah daerah, aktivis NGO, aktivis mahasiswa, warga, dan beberapa media.

Media communicatioan officer dari Oxfam, Alauddin Latief, selaku pihak yang berkompeten pada kegiatan ini mengatakan, “Sebelumnya, memang telah ada renstra pesisir, namun kekurangannya karena tidak melibatkan masyarakat pesisir. Saat ini kita melibatkannya, agar mereka lebih merasa memiliki dan menjadi bagian dari apa rencana kerja pemerintah dalam penyusunan renstra 5 tahun ke depan.”

“Kegiatan ini mengundang berbagai pihak seperti dari praktisis dan pemerintahan, agar nantinya kita dapat menyamakan persepsi kita tentang konsep partisipatif yang sebenarnya,” lanjut Alauddin.

Kegiatan yang berlangsung pada hari Sabtu, 29 Juni 2013 ini dipandu oleh Rezki Mulyadi dari Mercurius FM secara live dengan menghadirkan Kepala Bappeda Maros, Andi Danuri, Wakil Ketua DPRD kabupaten Maros, Chaidir Syam, Oxfam Indonesia, Agustinus Wahyu Arianto, dan Pengamat Pelayanan Publik, Arief Wicaksono sebagai narasumber.

Dari pihak Oxfam Indonesia, Agustinus Wahyu Arianto menjelaskan, “Keterlibatan masyarakat pesisir dalam penyusunan renstra sebagai pihak yang mengetahui kondisi masyarakat masih dinilai minim. Padahal masyarakat adalah pihak yang mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kebutuhan mereka.”

“Upaya peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat pesisir telah lama dilakukan Oxfam di 4 lokasi selama 3 tahun terakhir ini. Penguatan yang dilakukan pada masyarakat pesisir di kabupaten Maros, Pangkep, Barru, dan Takalar lebih pada bagaimana mengajak masyarakat untuk berfikir kritis terhadap kondisi sekitarnya, menggali potensi yang dimiliki, dan memandirikan masyarakat,” lanjut Agustinus Wahyu.

Di sisi lain, pemerintah sebagai pihak  yang dengan bersinggungan dengan masyarakat pesisir mengungkapkan kendala yang ditemui di lapangan. Dimana data yang tidak ter-up-date  bisa menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program kerja.

Kepala Bappeda Maros, Andi Danuri menjelaskan, “Antara apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan apa yang diingikan pihak pemerintah dalam hal ini program kerja tidak sesuai disebabkan karena ketidaklengkapan data.”

Pertimbangan berbeda juga diutarakan Wakil Ketua DPRD kabupaten Maros, Chaidir Syam, “Dalam hal ini perlunya dilakukan evaluasi untuk renstra bagi masyarakat pesisir sehingga kita mengetahui sejauh mana hal yang telah dilakukan dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebenarnya.”

“Banyak hal yang bisa kita lakukan terkait dengan masyarakat pesisir, misalnya saja dengan mengurangi angka kemiskinan  yang bisa ditempuh dengan memandirikan para wanita baik itu ibu rumah tangga untuk ikut serta dalam meningkatkan kondisi ekonomi rumah tangga,” ungkap Chaidir Syam.

Talkshow ini diakhiri dengan kesimpulan betapa perlunya semua pihak baik itu pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, baik yang lokal maupun luar, partai politik, media, dan masyarakat termasuk kelompok pemberdayaan agar kiranya sama-sama bergandengan dalam penyusunan renstra dan dalam pelaksanaan peningkatan penghidupan masyarakat pesisir. Selain dari itu, adanya transparansi tentang renstra kepada hal layak juga menjadi poin penting.

Tulisan ini juga di-posting pada Kompasiana.com