Suasana Lokakarya di Hotel Grand Star, kota Pare-Pare. Sumber: Koleksi Pribadi

Pare-Pare - Hak dasar warga adalah mendapat layanan sesuai dengan kebutuhan. Hal senada diungkapkan oleh narasumber Media Multistakeholde Forum (MSF), Imam Prakoso pada Lokakarya Advokasi dan Pengawasan Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Bidang Pendidikan di Kab/Kota Mitra Kinerja Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan Kinerja-USAID, "Hak dasar warga merupakan komitmen negara. Dimana negara berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya."

Kegiatan yang dihadiri oleh 53 orang, masing-masing perwakilan dari MSF dan Jurnalis Warga (JW) serta seluruh LPSS dari 5 kabupaten/kota dampingan Kinerja - USAID. Dilaksanakan di hotel Grand Star, kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan pada hari Rabu (16 Juli 2014).

"Masyarakat wajib diadvokasi dan diberitahukan untuk melakukan pengawasan terkait pelayanan publik. Advokasi kegiatan dapat berupa pemberian pemahaman terhadap Standar Pelayanan Minimum (SPM) kepada MSF dan JW. Juga pemahaman agar masyarakat mengetahui kondisi dan memiliki data terkini terkait isu pelayanan publik," jelas Imam.

Secara umum, lokakarya ini ditujukan untuk meningkatkan komitmen dan pemahaman peserta dari MSF kabupaten/kota untuk peran masyarakat dan media dalam advokasi dan pengawasan bagi peningkatan mutu pelayanan publik berbasis standar pelayanan.

"Penting untuk melakukan penyadaran hak warga. Sehingga ini menjadi faktor pendesak untuk merubah sistem pelayanan publik yang minim dari pemerintah daerah," papar Imam.

Suasana diskusi Pemantauan Iklan Capres 2014 Bertempat di kantor Jurnal Celebes Sumber : Pribadi

Makassar - Mendekati pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu), jumlah iklan dari masing-masing pasangan capres-cawapres imbang. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jurnal Celebes, Mustam Arif pada Diskusi Pemantauan Iklan Capres 2014 yang dilaksanakan di kantor Jurnal Celebes, Makassar, Selasa (08 Juli).

"Di awal pemantauan, yakni sekitar bulan Mei sampai pertengahan Juni. Pasangan capres-cawapres, Joko Widodo dan Jusuf Kalla memimpin dalam hal jumlah pengiklanan. Tetapi memasuki akhir Juni sampai awal Juli. Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa memburu. Kini, per tanggal 04 Juli 2014. Jumlah belanja iklan dari masing-masing pasangan imbang."

Dalam Diskusi Pemantauan Iklan Capres 2014 ini, selain dihadiri oleh tim Pemantauan Iklan Capres kota Makassar. Juga dihadiri oleh utusan dari Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Sulsel, Yayasan Esensi, Komisi Informasi Sulsel, Lembaga Demokrasi dan Otonomi (LEDO), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), dan beberapa media serta jurnalis warga.

"Selain menunjukkan angka belanja iklan setiap pasangan. Sejauh ini, kami  juga menemukan beberapa pelanggaran pengiklanan terkait dengan batas maksimum pemasangan iklan kampanye di televisi dan radio," ujar Mustam.

Pemantauan Iklan Capres fokus terhadap besaran biaya dan frekuensi yang digunakan oleh kedua pasangan capres-cawapres untuk beriklan di media massa. Meliputi televisi, radio, dan surat kabar. Pemantauan iklan ini dilakukan oleh SatuDunia bekerja sama dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal seperti, Jurnal Celebes, Walhi Jawa Timur, Walhi Kalimantan Selatan, dan HAPSARI. Pemantauan berlangsung di 5 kota: Medan, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Makassar.

"Pemantauan yang kami lakukan tidak hanya memberitahukan publik tentang jumlah belanja masing-masing pasangan capres-cawapres. Tetapi, menyajikan data yang real kepada hal layak. Data ini kelak dapat dijadikan bahan referensi dalam menganalisis, kritik, dan memantau perilaku kedua pasangan," papar Mustam.