FGD Program Kinerja USAID Kota Makassar Sumber Gambar : Koleksi Pribadi

Makassar - Perubahan paradigma terkait tentang pengaduan sudah layak diubah. Sekarang ini, semakin banyak keluhan yang sampai pada sebuah lembaga. Itu dapat berarti cara pandang masyarakat terhadap lembaga tersebut semakin efektif. Itulah bentuk kepedulian masyarakat.

Di sisi lain, terkait tentang standar pelayanan. Untuk memastikan partisipasi masyarakat berjalan efektif. Maka para multi stakeholder forum (MSF) dinilai menjadi kunci utama dalam menjalankan peran strategisnya. Tidak hanya pada konteks pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi juga pada penguataan kelembagaan MSF itu sendiri.

Demikian antara lain, poin penting dari kegiatan Focus Group Discussion Program Kinerja USAID Kota Makassar yang dilaksanakan di Makassar Golden hotel, Makassar pada hari Senin (09/12/2013). Dalam kegiatan yang diselenggarakan Kinerja USAID ini, hadir sejumlah narasumber antara lain, Ketua Ombudsman kota Makassar, M. Khudri Arsyad, dan Koordinator Program Kinerja USAID Sulawesi Selatan, H. Herry Susanto, S.H., M.H., serta Dr. Mulyadi Hamid dan Prof. Amir Imbaruddin.

Pada kesempatan itu, Herry menyatakan, Kinerja USAID hadir dengan motto insentif, inovatif, dan replikasi. Dimana untuk provinsi Sulsel, hanya fokus pada sektor pendidikan dan peningkatan iklim usaha pada puskemas dampingan kami. Masing-masing puskesmas Cendrawasih, Pattingaloang, dan Batua.

"Sejauh ini, khusus pada wilayah kesehatan. Kami mengharap adanya upaya replikasi dari 3 puskesmas dampingan kami kepada 20 puskesmas yang ada di kota Makassar. Bahkan dapat juga direplikasi ke beberapa puskesmas yang ada di kabupaten lain dalam jangka waktu setahun ke depan"

Program-program yang dilakukan Kinerja USAID merupakan program yang bertujuan meningkatkan tata kelola dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dalam praktiknya, Kinerja bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah daerah dan lembaga mitranya dalam mengatasi kesenjangan penyediaan pelayanan publik di daerah.

Terkait dengan pelayanan publik, Amir mengutarakan penyebab kerancuan dalam penentuan dan implementasi dari standar pelayanan yang sudah ada.

"Kesemua jenis standar pelayanan perlu mendapat klarifikasi lebih lanjut sebelum dibahas lebih mendetail. Entah itu standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan minimun (SPM), standar pelayanan (SP), sampai pada standar pelayanan publik (SPP)."

Amir menambahkan, pengklarifikasian ini berkaitan tentang penyamaan cara pandang terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam standar pelayanan. Sehingga dalam implementasinya, kesalahan dalam penyelenggaraan standar pelayanan dapat diminimalisir.

Mulyadi semakin menegaskan tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dimana Mulyadi lebih fokus pada masyarakat sebagai pihak yang langsung merasakan pelayanan publik. Juga sebagai pihak yang dapat mengambil bagian dalam memantau pelayanan publik yang baik.

"Hakikat pelayanan tergantung pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pihak penyelenggara mesti terlebih dahulu bersikap transparan terhadap masyarakat. Sehingga tindakan itu akan mengundang partisipasi masyarakat secara alamiah. Pada akhirnya partisipasi masyarakat yang efektif akan mewujudkan penyelenggaraan layanan publik yang baik."

Dalam kegiatan ini, Khudri menutup acara dengan menegaskan, pengawasan terhadap pihak penyelenggara layanan publik merupakan hak masyarakat. Ini penting bagi pihak penyelenggara dalam menghargai beragam bentuk pengawasan yang dilakukan masyarakat. Dimana Ombudsman mesti lebih pro aktif dalam memediasi masyarakat dan penyelenggara guna tercapainya layanan publik yang semakin baik.

Tulisan ini juga dimuat pada kinerja-sulsel.org dan kompasiana.com