Suasana Workshop

Bertempat di hotel Al-Badar, Makassar, Kinerja USAID bekerja sama dengan JURnal Celebes melaksanakan workshop “Implementasi Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Berbagi Pengalaman antar PPID” pada tanggal 3-4 Juli 2013.

Koordinator Program OMP Media, Kinerja USAID di Sulsel dan juga Direktur JURnaL Celebes, Mustam Arif menyatakan, ”Workshop PPID dilaksanakan sebagai upaya penguatan PPID serta forum tukar pengalaman antara lima PPID di lima kabupaten atau kota masing-masing; Makassar, Bulukumba, Barru, Luwu, dan Luwu Utara dalam pembentukan dan pengembangan PPID.”

“Pengembangan PPID di lima daerah ini merupakan dampingan JURnaL Celebes sebagai Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) Media Program Kinerja USAID di Sulawesi Selatan,” tambah Mustam.

Sesuai konsep yang ditawarkan, workshop ini dapat menjadi ajang share pengalaman dan wahana pengetahuan berkaitan dengan keterbukaan informasi yang langsung disampaikan oleh narasumber dari Komisi Informasi Publik (KIP) Sulsel yakni Ketua KIP Sulsel, Aswar Hasan, dan Komisioner KIP Sulsel, Mattewakan Monga.

Peserta Workshop Berfoto bersama Mustam Arief dan Wahyu Chandra

Mustam menuturkan, “Konsep awal dari workshop ini untuk menjadi ajang tukar pengalaman dalam pembentukan PPID, bagaimana proses di masing-masing PPID, apa kendala, apa solusi, serta pembelajaran-pembelajaran yang akhirnya bisa direplikasi di masing-masing PPID, mekanisme pelayanan informasi publik, dan rata-rata belum disahkan.”

Diutarakan Mustam lebih lanjut tentang kendala yang ditemui dalam pembentukan PPID, “Kendala yang cukup dirasakan adalah kurang seriusnya pemerintah daerah memebentuk PPID. Hal ini karena UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, tidak teguas diikuti dengan regulasi teknis yang tegas mengatur sanksi dalam implementasi, sehingga pihak pemerintah daerah kemudian merasa tidak terlalu penting membentuk PPID.”

Kendala lain yang ditemukan di kabupaten masing-masing, yakni belum mendapat dukungan sepenuhnya dari pihak pemerintah masing-masing, terutama pada wilayah pembiayaan PPID, asumsi tentang keberadaan PPID hanya sebatas tugas tambahan ataupun mutasi jabatan.

Salah Satu Peserta Workshop Menerima Sertifikat dari Mustam Arief

“Kendala lain adalah pemerintah daerah belum sepenuhnya mengakomodasi pembiayaan PPID ke dalam APBD. Selain itu, pemerintah daerah masih menganggap PPID hanya sebagai tugas tambahan. Kendala lain dalam proses pembentukan dan pendampingan PPID adalah mutasi pejabat yang tidak mempertimbangkan pejabat tertentu yang sudah punya kapasitas mulai memadai untuk membangun PPID. Namun dipindahkan ke bagian lain, sehingga proses harus dimulai lagi dengan pejabat baru yang baru mulai belajar PPID.”

Mustam mengakhiri sesi wawanacara dengan menyatakan, “Meski demikian, harapan OMP Media, hingga akhir tahun ini, lima PPID di lima daerah ini sudah bisa melaksanakan praktik pelayanan informasi sesuai SOP.”


Tulisan ini juga dimuat pada Kompasiana.com


*Semua gambar yang disertakan merupakan koleksi pribadi penulis